PPMI Provinsi Lampung Dorong Polda Lampung Ungkap Dugaan Korupsi Dana Desa Kabupaten Mesuji
Bidik007.com Sekretaris Umum Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) Provinsi Lampung Midian S.sos Apresiasi Kapolda Lampung mengungkap adanya upaya suap atau gratifikasi terhadap Pejabat Negara atau PNS di Dinas PMD Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung. (16/10/23)
Dugaan sama persis kegiatan yang digelar Dinas PMD Kabupaten Mesuji Lampung, Tahun 2019 berkaitan hal tersebut Midian berharap Polda Lampung Usut kembali karena menurut kami bila Lampung Utara saja yang di proses apa bedanya dengan Kabupaten Mesuji melakukan kegiatan yang sama tuturnya.
Midian menegaskan Adapun 7 isu prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2024 tersebut adalah (1) Pengentasan kemiskinan ekstrem, (2) Intervensi percepatan eliminasi TBC, (3) Ketahanan pangan nabatai dan hewani (4) Pencegahan narkoba, (5) Penurunan stunting, (6) Dana oeperasional pemerintah Desa, dan (7) Optimalisasi pelaksanaan program
Dan Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:
Perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan Desa melalui indeks desa membangun (IDM) penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani. Pencegahan dan penurunan stunting di Desa Pungkas Midian.
“Ditkrimsus Polda Lampung, mengungkap adanya upaya suap atau gratifikasi terhadap pejabat negara atau PNS di Dinas PMD Lampung Utara dari Tim Lembaga BPPID sebagai penyelenggara bimtek.
Tim BPPID menjanjikan uang Rp700 ribu per peserta bimtek kepada Dinas PMD Lampung Utara, dan disepakati kedua belah pihak.
“Suap yang diterima Dinas PMD Lampung Utara dari 202 kepala desa peserta Bimtek, sebesar Rp120 juta. Sementara, per kepala desa dipungut uang pendaftaran sebesar Rp7,5 juta. Dan dari jumlah pembayaran terkumpul uang sebesar Rp1.515.000.000”, ujar umi Hal identikpos.com
Terpisah Mesuji – Kepolisian Daerah (Polda) Lampung dimintai serius mengusut masalah penggunaan ratusan
juta dana desa untuk bimbingan teknis(Bimtek) kepala desa (Kades) Se-Mesuji. Sehingga hal itu bisa dijadikan pelajaran agar tidak terus terulang.
Apa lagi, persoalan Dana Desa saat ini menjadi perhatian serius pemerintah pusat dan kepolisian diminta terlibat dalam penegakan hukum terhadap pihak yang melakukan penyimpangan.
“Kita apresiasi langkah Polda Lampung yang mengusut dana desa untuk bimtek itu.
Tapi kita minta benar-benar diusut dan transparan, sehingga publik bisa mengetahui perkembangannya,” ujar Ketua Solidaritas Lembaga Independen Daerah (Solid), Suadi Romli, Selasa (16/07/2019).,
Menurutnya, indikasi penyimpangan dalam penggunaan dana desa untuk Bimtek Kades Mesuji itu cukup terang, hal itu terlihat dari jumlah hari yang terindikasi hanya dua hari dari seharusnya tiga hari.
“Masalahnya cukup jelas, ada dugaan pelaksanaanya cuma dua hari dari seharusnya tiga hari. Itu sudah bisa dijadikan pintu masuk,” tandasnya.
Suadi Romli berencana menggelar aksi massa untuk memberikan dukungan moral pada Polda Lampung agar mengusut tuntas masalah tersebut.
“Secepatnya kami akan menggelar aksi massa untuk support moril pada Polda Lampung.
Kita minta masalah ini benar-benar diusut agar jadi pelajaran bagi semua pihak, biar tidakterus terulang,” pungkasnya. Hal. Harianpilar.com