Mesuji – Ketua Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Kabupaten Mesuji, Apri Susanto, mendesak pimpinan baru Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memberikan perhatian khusus terhadap percepatan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Menurut Apri, hingga saat ini masih banyak masyarakat di daerah pedalaman yang belum merasakan manfaat program MBG, padahal kelompok tersebut merupakan masyarakat yang paling membutuhkan intervensi pemerintah dalam pemenuhan gizi.
“Daerah 3T seharusnya menjadi prioritas utama Program MBG. Faktanya, masyarakat pedalaman hingga saat ini belum tersentuh program tersebut, padahal mereka termasuk kelompok yang paling membutuhkan,” kata Apri Susanto, Kamis (4/6).
Apri menjelaskan bahwa sebagian besar pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah 3T telah diselesaikan oleh investor sejak Februari 2026. Namun, operasionalisasi fasilitas tersebut hingga kini belum berjalan karena berbagai kendala administratif dan perubahan kebijakan yang dinilai tidak jelas.
Ia menilai selama kepemimpinan BGN sebelumnya, yang kini tengah menghadapi proses hukum, petunjuk teknis (juknis) pembangunan dan pengelolaan SPPG 3T kerap mengalami perubahan sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi para investor.
“Investor sudah membangun fasilitas sesuai arahan BGN. Namun petunjuk teknis terus berubah-ubah. Kondisi ini membuat banyak investor dirugikan karena mereka telah mengeluarkan biaya besar, sementara operasional SPPG belum juga berjalan,” ujarnya.
Apri mengungkapkan, dalam ketentuan awal, investor memperoleh informasi bahwa setelah pembangunan dapur selesai, pemerintah akan memberikan pembayaran sewa untuk jangka waktu empat tahun. Namun dalam petunjuk teknis terbaru, skema tersebut disebut akan disamakan dengan dapur aglomerasi melalui pemberian insentif atau sewa harian.
“Perubahan kebijakan ini menimbulkan ketidakpastian. Sampai sekarang proses administrasi untuk mengoperasionalkan SPPG 3T juga mandek tanpa penjelasan yang memadai kepada investor,” katanya.
Kondisi tersebut, lanjut Apri, terjadi pula di Kabupaten Mesuji. SPPG yang dibangun untuk mendukung pelaksanaan Program MBG di wilayah tersebut telah rampung sejak Februari 2026, tetapi hingga kini belum ada kepastian kapan fasilitas tersebut mulai beroperasi.
“Di Mesuji, bangunan SPPG sudah selesai sejak Februari lalu. Semua persyaratan yang diminta sudah dipenuhi. Namun sampai hari ini belum ada kejelasan kapan operasional dimulai. Masyarakat menunggu, investor menunggu, tetapi prosesnya seolah berjalan di tempat,” tegasnya.
Karena itu, Apri meminta Kepala BGN yang baru segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan SPPG 3T, menyelesaikan hambatan administratif yang ada, serta memastikan daerah-daerah terpencil menjadi prioritas dalam implementasi Program Makan Bergizi Gratis.
“Kami berharap pimpinan BGN yang baru dapat segera menuntaskan persoalan ini. Jangan sampai masyarakat 3T terus menjadi kelompok yang terakhir menerima manfaat program, padahal merekalah yang paling membutuhkan,” pungkasnya.(tim)